PT Pertamina (Persero) memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor minyak mentah dan memprioritaskan pengolahan minyak domestik di dalam negeri. Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina, menyatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut.
"Pertamina mendukung langkah pemerintah untuk memaksimalkan pengolahan minyak mentah domestik demi menjaga ketahanan energi nasional," ujar Fadjar pada Rabu, 29 Januari 2025. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan tren produksi Pertamina yang terus meningkat. Sepanjang 2024, Pertamina rata-rata memproduksi 556 ribu barel minyak per hari, meningkat dibandingkan 415 ribu barel per hari pada 2023. Fadjar mengungkapkan bahwa tren ini mendukung target pemerintah untuk mengalihkan sebagian minyak mentah ekspor untuk pengolahan dalam negeri.
Fadjar juga menyebutkan bahwa Pertamina terus memperbarui kapasitas dan fleksibilitas kilang-kilangnya melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), dengan salah satu contohnya adalah kilang Pertamina di Balikpapan yang akan beroperasi penuh pada tahun ini. Kapasitas pengolahan di Balikpapan juga diperkirakan meningkat sebesar 100 ribu barel per hari, menjadikan total kapasitas menjadi 360 ribu barel per hari.
Saat ini, Pertamina tengah mengkaji proyeksi keuntungan dan biaya produksi dalam negeri jika kebijakan penghentian ekspor minyak mentah benar-benar diterapkan. "Kami berharap dengan lebih banyak minyak mentah domestik yang beredar di dalam negeri, harganya dapat lebih kompetitif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi biaya pokok produksi (BPP)," ujar Fadjar.
Fadjar menegaskan bahwa seluruh hasil produksi minyak dari Pertamina Hulu Energi akan diserap oleh kilang Pertamina. Meskipun tidak menyebutkan jumlah ekspor minyak yang dilakukan, Fadjar menambahkan bahwa kebijakan ini dapat mempengaruhi bisnis lain, seperti perkapalan, namun sebagai perusahaan milik negara, Pertamina wajib mengikuti arahan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah berencana mengalihkan seluruh minyak mentah untuk ekspor agar diproses di kilang dalam negeri. Pemerintah memperkirakan ekspor minyak mentah tahun ini mencapai 28 juta barel, dengan 12-13 juta barel di antaranya akan dioptimalkan untuk meningkatkan pasokan kilang dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM.
Bahlil juga mendorong SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Pertamina untuk memanfaatkan minyak mentah domestik guna memberikan nilai tambah di dalam negeri, sehingga dapat mengurangi impor. Selain itu, minyak mentah yang tidak sesuai spesifikasi dari kontraktor juga diminta untuk diolah dan dicampur hingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang dalam negeri, sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian swasembada energi.
Share this post