Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) menyoroti dampak serius dari kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menetapkan perintah eksekutif terkait kenaikan tarif bea masuk untuk produk alas kaki asal Indonesia.
Kebijakan yang mulai berlaku pada 5 April 2025 ini menetapkan tambahan tarif sebesar 32% bagi produk alas kaki Indonesia, sehingga total tarif yang harus dibayarkan menjadi 42%.
APRISINDO menilai bahwa kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat akan membawa dampak negatif yang signifikan bagi industri alas kaki nasional, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.
Ketua Umum APRISINDO, Eddy Widjanarko, menyebut meskipun ekspor alas kaki ke AS sempat turun sebesar 26% pada 2023, tren pemulihan mulai terlihat pada 2024 dengan kenaikan ekspor sebesar 24%. “Amerika Serikat masih menjadi pasar ekspor utama bagi alas kaki Indonesia, dan selama lima tahun terakhir, tren ekspor tetap menunjukkan pertumbuhan, meski sempat melambat,” ujar Eddy.
APRISINDO, yang menaungi pelaku industri alas kaki dengan DPD di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, mencatat bahwa sektor ini menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja. Oleh karena itu, dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan industri ini dalam menghadapi tantangan baru.
Terkait kenaikan tarif impor tersebut, APRISINDO tengah melakukan kajian menyeluruh guna memahami dampaknya terhadap anggota asosiasi, sekaligus merumuskan langkah mitigasi bersama pemerintah. “Kami menghargai kemitraan strategis Indonesia-AS yang telah terjalin selama ini. Namun kebijakan ini jelas menimbulkan tekanan besar bagi pelaku industri, dan kami memerlukan waktu untuk beradaptasi,” tambah Eddy.
Selain itu, APRISINDO juga mendorong percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sudah tertunda selama hampir satu dekade. Perjanjian ini dinilai penting untuk membuka pasar alternatif dan menurunkan bea masuk produk alas kaki ke Eropa, apalagi negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh telah lebih dahulu menikmati keuntungan dari perjanjian serupa.
Meski demikian, APRISINDO tetap optimis bahwa jalur negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat masih terbuka, dan berharap solusi yang saling menguntungkan bisa ditemukan demi keberlangsungan industri alas kaki Indonesia.
“Kami sangat berharap Pemerintah Indonesia dapat segera mengirim delegasi tingkat tinggi yang kompeten dan memiliki kredibilitas ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah Amerika Serikat,” ujar Eddy.
Ia menilai langkah diplomatik ini menjadi kunci untuk meminimalkan dampak buruk dari kebijakan tarif impor yang baru, sekaligus menjaga kemitraan dagang yang saling menguntungkan antara kedua negara.
Meski tantangan global semakin kompleks, APRISINDO tetap optimistis bahwa melalui pendekatan yang tepat dan kolaborasi kuat antara pemerintah dan pelaku industri, sektor alas kaki Indonesia masih memiliki ruang besar untuk tumbuh dan berkembang.
Share this post